JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dari 4,9 persen menjadi 4,7 persen pada 2025 mencerminkan pelemahan indikator makroekonomi sejak awal tahun.
Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menjelaskan terdapat empat faktor utama yang mendorong koreksi proyeksi tersebut, mulai dari lemahnya daya beli masyarakat, pola belanja pemerintah, tekanan eksternal, hingga kurang optimalnya efek investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Pertama, karena kemampuan konsumsi masyarakat yang memang secara riil mengalami penurunan. Hal ini didukung dengan data gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak awal tahun yang sudah menyentuh lebih dari 70 ribu pada kuartal pertama 2025,” ujar Ajib, seperti dilansir ANTARA, Selasa, 10 Juni 2025.
Faktor kedua, adalah pola belanja pemerintah pada awal tahun 2025. Penerimaan pajak pada kuartal I 2025 hanya mencapai 14,7 persen dari target penerimaan, yang idealnya bisa mencapai 20 persen. Kemudian pemerintah melakukan program efisiensi belanja, sehingga memberikan sentimen negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode awal tahun.
Faktor ketiga, adalah kontraksi ekonomi karena faktor eksternal, terutama karena kebijakan tarif Trump. Kondisi ini membuat permintaan barang terutama dari Amerika mengalami penurunan dan neraca transaksi keuangan sejak bulan April 2025. Kompleksitas kebijakan efek tarif resiprokal AS ini memberikan sentimen negatif selama kuartal II.
Kemudian faktor keempat, pelambatan ekonomi terjadi karena sisi investasi yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor padat modal. Sehingga efek berganda (multiplier effect) terhadap penyerapan tenaga kerja kurang maksimal.
“Membandingkan data 10 tahun ke belakang, tahun 2014 setiap Rp1 triliun bisa menyerap sampai dengan 4.000 tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2024, setiap Rp1 triliun investasi menyerap kisaran 1.000 tenaga kerja. Target investasi tahun 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun diharapkan bisa menyerap lebih dari 3,59 juta tenaga kerja baru,” jelas Ajib.
Lebih lanjut, Ajib mendorong agar pemerintah segera menyusun langkah taktis jangka pendek pada Juni dan semester II 2025. Program stimulus berbasis konsumsi seperti bantuan langsung tunai (BLT) dinilai efektif untuk memulihkan daya beli dan menjaga pertumbuhan.
Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada semester kedua, Ajib berharap pemerintah bisa menjadikan belanja pemerintah sebagai stimulus utama.
“Prinsip belanja pemerintah harus lebih mengedepankan spending better, yaitu prudent dalam melakukan pola belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan maksimal. Pemerintah harus fokus dengan pro job creation, ketahanan pangan dan energi,” jelasnya.
Dalam hal ini, program yang didorong oleh pemerintah sudah tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025, minimal di angka 5 persen.
Hal ini, menurutnya, akan menjadi pondasi yang positif menjelang memasuki tahun 2026, di mana pemerintah sudah mempunyai proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif di kisaran 5,2 persen – 5,8 persen sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2026. (Ant)