BRASIL — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali menegaskan posisi Indonesia dalam memperkuat sistem multilateral dan kerja sama ekonomi negara-negara berkembang dalam sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 6 Juli 2025.
Pada sesi tersebut, para pemimpin melakukan pembahasan dengan tema “Strengthening Multilateralism, Economic-Financial Affairs, and Artificial Intelligence.”
Dalam keterangannya di Brasil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghidupkan kembali multilateralisme di tengah dinamika dunia yang makin multipolar.
Menurutnya, Presiden juga mendorong penguatan kemitraan ekonomi antara negara-negara global south, serta memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).
“Ini kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan bahwa pemanfaatan dari New Development Bank bisa ditingkatkan,” ujar Airlangga.
Indonesia sendiri, lanjut Airlangga, telah menyatakan kesiapan untuk bergabung secara aktif dalam NDB. Partisipasi ini menjadi penting agar Indonesia dapat mengakses pembiayaan pembangunan yang sejalan dengan agenda transformasi hijau dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Kita tahu bahwa dilaporkan tadi dalam New Development Bank itu ada beberapa proyek yang sedang ditangani antara lain clean energy project, kemudian infrastruktur, kemudian juga beberapa proyek yang terkait dengan sustainability dan green. Saat sekarang ditangani 120 proyek dan nilainya sekitar 39 billion,” lanjutnya.
Dalam sesi kedua ini, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir (Tata) mengatakan bahwa Presiden Prabowo juga mengusulkan inisiatif “South-South Economic Compact.” Menurut Wamenlu Tata, usulan tersebut bertujuan agar negara BRICS dapat menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south.
“Di sini tujuannya adalah agar negara-negara BRICS menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara global south untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dan supply chain,” kata Wamenlu. (BPMI Setpres)